Newsticker : Home | Guestbook | Arsip | Epaper
Berita Rubrik Kriminal
Rabu, 7 Mei 2014

Pansus Segera Evaluasi LKPj

Disahkan Rapat Internal, Bergerak Cepat

SAMARINDA. Setelah disahkan, Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (Pansus LKPj) Gubernur Provinsi Kaltim segera menggelar rapat pemetaan persoalan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses pengkajian dan evaluasi.
"Ini baru kali pertama pansus menggelar rapat dan bersifat internal karena sifatnya penting sebelum menindaklanjuti dan melakukan pemahaman bersama dengan seluruh anggota pansus.  sekaligus perumusan masalahnya," tutur Ketua Pansus LKPj Gubernur, Sarkowi V. Zahry pada rapat internal, Selasa (6/5), didampingi Wakil Ketua Syaparudin, dan anggota Datu Yaser Arafat, Rusman Ya'kub, Zaenal Haq, Zain Taufiq Nurrohman, Yakub Ukung, Hermanto Kewot, Nicolas Pangeran, dan Syarif Alhamdali.
Sarkowi mengatakan tugas pansus, mempelajari LKPj pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2013 dan menyampaikan rekomendasi/laporan hasil evaluasi LKPj pada rapat paripurna istimewa DPRD Kaltim.
Sedangkan masa kerja Pansus paling lama tiga puluh hari sejak tanggal ditetapkan dan bubar dengan sendirinya setelah menyampaikan laporan hasil kerja pada rapat paripurna istimewa DPRD Kaltim.
"Dalam waktu dekat pansus akan segera melakukan evaluasi yang dibagi menjadi dua bagian yakni evaluasi LKPj yang telah dibacakan oleh Gubernur Kaltim lalu, dan mengkrosceknya di lapangan guna untuk mengetahui kebenarannya," sebut Sarkowi.
Kendati waktu yang terbilang minim namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa rampung sesuai dengan yang diharapkan. Kuncinya adalah kerja keras dan bagaimana memanfaatkan waktu seefesien mungkin.
Hal senada diutarakan oleh anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Zaenal Haq yang mengusulkan kepada rapat untuk melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh terlebih pada hal krusial.
Selain itu politisi asal PKS itu mengusulkan dilakukan kajian kasus hal ini dimaksudkan agar mengetahui hal-hal yang dianggap penting namun, belum diakomodir dalam laporan gubernur sehingga benar-benar hasil rekomendasi pansus tidak sekedar formalitas melainkan berbobot sebagaimana tupoksi dewan yakni pengawasan
"Rapat pansus harus membahas detil laporan itu. Jangan ada hal yang terlewatkan untuk dijadikan bahan dalam kros cek kelapangan guna melihat kebenaran antara data dengan fakta," kata Zaenal. (adv/bar/dhi/agi)

Edisi Sapos
  • Senin, 26 Januari 2015
Search
Advertorial News
3 Hotel Murah Dekat Stasiun Bogor

Semakin merajalelanya teknologi internet membawa banyak perubahan dalam kehidupan…

Copyright @ 2010 Media Link. All Rights Reserved.