JAKARTA. Pemerintah Indonesia belum akan menanggapi pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang bernada keras terhadap aksi-aksi demonstrasi anti-Malaysia di Indonesia. Respons Najib di media massa Malaysia tidak akan dijadikan rujukan Indonesia dalam bersikap. Pemerintah menunggu sikap dan pernyataan resmi dari Najib atas surat yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 "Yang bisa saya konfirmasi sampai saat ini, belum ada respons resmi dari PM Najib
atas surat yang dilayangkan presiden RI. Jadi apapun yang berkembang di media massa, saya tidak tahu sumbernya dari mana," kata Juru Bicara Kemenentrian Luar Negeri, yang juga Pjs Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Akhir pekan lalu, Presiden SBY berkirim surat kepada PM Najib untuk meminta agar mempercepat perundingan perbatasan maritim antarkedua negara. Kepada media massa di Malaysia, PM Najib meminta pemerintah Indonesia bertidak cepat menindak demonstran anti-Malaysia.
Faizasyah mengatakan, pernyataan Najib di media massa Malaysia belum diketahui konteksnya. "Saya tidak tahu dalam konteks apa. Saya khawatir, jangan dilihat sepenggal-penggal karena yang jadi rujukan kita nanti surat jawabannya, bukan statemen untuk menjawab satu pertanyaan," ujarnya.
Presiden hanya akan menanggapi pernyataan formal dari Najib. "Jadi cetusan-cetusan yang berkembang di media massa tidak pada tempatnya kita komentari," kata Faizasyah.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY akan merespons langsung jawaban resmi dari PM Najib."Yang pasti akan ada pernyataan dari Bapak Presiden atas jawaban dari respons pemerintah Malaysia. Yang pasti bukan hari ini (kemarin)," kata Julian.
Mengenai pernyataan PM Najib, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Sosial Heru Lelono mengatakan, semua pihak tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Penanganan terhadap demonstran termasuk urusan dalam negeri. "Itu hak mereka bicara apa saja, tapi urusan dalam negeri adalah urusan kita sendiri, tidak perlu ada pihak lain yang mendikte kita soal itu," kata Heru.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, investor Malaysia berharap agar permasalahan dengan Indonesia tidak dibesar-besarkan di luar proporsi. "Itu saya rasa semangatnya kita harus bijak," kata Gita.
Hingga kini, kata dia, belum ada ancaman dari investor Malaysia untuk hengkang. "Mereka sangat lihat betapa positifnya disini," katanya. Gita mengatakan, investasi Malaysia ke Indonesia memang cukup besar. Pemodal Malaysia berinvestasi di sektor perkebunan, perbankan dan infrastruktur.
Sepanjang Januari-Mei 2010, impor dari Malaysia USD 3,6 miliar atau tumbuh 109,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sejak 2004 hingga 2009, investasi Malaysia ke Indonesia mencapai USD 1,5 miliar. Sedangkan investasi Indonesia ke Malaysia pada periode yang sama hanya mencapai USD 534 juta.
Perusahaan-perusahaan milik Malaysia di Indonesia antara lain, XL Axiata (telekomunikasi) CIMB Niaga (perbankan), Bank BII (perbankan), Air Asia (maskapai penerbangan), Petronas (migas), Proton (otomotif).  (sof/jpnn)