Newsticker : Home | Guestbook | Arsip | Epaper
Berita Rubrik Bumi Etam
Sabtu, 31 Januari 2015

Alasan Tak Patut, BG Terancam Dipanggil Paksa



JAKARTA. Dengan berbagai alasan akhirnya Komjen Budi Gunawan tak memenuhi panggilan penyidik KPK. Dia mengaku belum menerima surat panggilan, mempermasalahkan surat penetapan tersangka sampai menganggap praperadilan masih berjalan. KPK pun menilai alasan Budi tak patut dan terancam dipanggil paksa.
    Aroma ketidakhadiran Budi Gunawan sebenarnya tercium sejak Kamis malam (30/1). Salah satu kuasa hukum Budi, Razman Arif Nasution menjelaskan, kliennya menolak panggilan penyidik KPK karena tiga alasan. Pertama, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Budi tidak pernah mendapatkan surat penetapan.
     Kedua, Budi mempermasalahkan mekanisme penyerahan surat pemanggilan KPK yang dinilai hanya ditaruh begitu saja di kediamannya. Dan alasan terakhir, pemanggilan dianggap mengangkangi proses praperadilan yang tengah diajukan Budi.
     Terkait hal tersebut, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan selama ini dalam penanganan perkara pihaknya memang tidak pernah mengirimkan surat penetapan tersangka. "Penetapan tersangka akan tertera pada surat panggilan saat pemeriksaan," ujarnya.
    Mengenai proses praperadilan, Johan mengatakan hal itu juga pernah dilakukan sejumlah tersangka di KPK. Namun proses praperadilan tidak menghentikan penanganan perkara yang dilakukan penyidik. "Nanti kalau ada putusan dari pengadilan baru bisa ada ketentuan, penyidikan bisa dilanjutkan atau tidak," kata Johan.
     Salah satu tersangka yang pernah menempuh praperadilan ialah Tubagus Chaery Wardhana. Saat itu adik Ratu Atut Chosiyah itu juga mempermasalahkan penangkapan yang dilakukan KPK. Namun ketika proses praperadilan berjalan, pemeriksaan terhadap Tubagus tetap dilakukan.
    Terkait surat pemanggilan yang dipermasalahkan Budi Gunawan, KPK mengaku telah mengirimkannya ke empat tempat. Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menjelaskan surat pemanggilan untuk BG telah dikirim ke empat lokasi, yakni rumah pribadi BG di Jalan Duren Tiga dan diterima oleh seseorang bernama Hariyanto.
    "Surat juga telah kami kirim ke rumah dinas yang bersangkutan di STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) diterima oleh Safriyanto," jelas Priharsa. Pemanggilan berikutnya dikirim ke Kantor Lemdikpol (Lembaga Pendidikan Polri), diterima oleh Suhardianto. Surat yang keempat dikirim ke Mabes Polri dan diterima Dwi Utomo.
    "Penyidik kini menyiapkan pemanggilan kedua, namun harinya masih belum ditentukan. Secepatnya akan dikirim," papar Priharsa. KPK menganggap alasan dan tata cara penyampaikan ketidakhadiran tidak tepat. Sebab, surat ketidakhadiran justru tidak disampaikan kuasa hukum melainkan  hanya surat perintah tugas dari Kadiv Hukum Mabes Polri. Dengan begitu, BG tetap bisa diartikan mangkir dari panggilan pertama.
    Upaya jemput paksa akan dilakukan KPK jika pada pemanggilan kedua nanti, Budi Gunawan tetap tidak hadir dengan alasan yang tak bisa diterima. "Aturan dalam KUHP seperti itu. Jemput paksa akan dilakukan jika dua kali pemanggilan seseorang tersangka tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak patut. Itu jelas kewenangan penyidik," tega Priharsa. Namun mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut, Priharsa menolak menjelaskan.
    Pada surat pemanggilan kedua itu nantinya KPK juga akan menembuskan ke presiden seperti surat pemanggilan terhadap para saksi polisi yang hingga kini masih mangkir. Namun sejauh ini presiden pun belum bersikap menindaklanjuti tidak kooperatifnya Budi Gunawan dan para saksi polisi.
     Pembatalan penetapan tersangka yang dilakukan oleh tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan melalui mekanisme Praperadilan tidak tepat. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai, lembaga Praperadilan tidak berwenang membatalkan suatu penetapan tersangka.
     "Dalam KUHAP, tidak ada kewenangan untuk membatalkan kewenangan tersangka," ujar Miko Ginting, peneliti PSHK dalam keterangannya, kemarin (30/1).
     Miko menjelaskan. pasal 77 KUHAP mengatur bahwa Praperadilan hanya berwenang memeriksa: (i)sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, (ii) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan (iii) ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
     "Sangat jelas dalam pasal tersebut bahwa penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan bukanlah objek pemeriksaan Praperadilan," ujar Miko. (gun/bay/aph/idr/jpnn/upi)

Edisi Sapos
  • Jumat, 27 Februari 2015
Search
Advertorial News
2 Hotel Murah Dengan Fasilitas Terbaik di Palembang

Saatnya berlibur bukan berarti waktunya menguras dompet sampai habis-habisan. Ketika…

Copyright @ 2010 Media Link. All Rights Reserved.