Newsticker : Home | Guestbook | Arsip | Epaper
Berita Rubrik Kaltim
Sabtu, 1 Februari 2014

Silpa ADK Masuk di APBD Perubahan



TANJUNG REDEB. Pelaksanaan program kampung yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung (ADK) di 2014 ini dipastikan akan dimulai di awal tahun. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan tahun lalu yang sempat tertunda hingga di triwulan III dan IV.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK), masih menunggu terbitnya surat penetapan dari Bupati Berau, terkait besaran masing-masing dana yang dikucurkan kepada pemerintahan kampung. “Besaran anggaran setiap kampung akan berbeda dan ini ditetapkan dalam surat keputusan bupati," jelas Kepala BPMPK Berau Muhammad Dakri.
Besaran untuk setiap kampung ini dilihat dari beberapa indikator, termasuk luasan wilayah maupun jumlah penduduk di kampung tersebut. Begitu juga dengan penilaian dalam pembangunan pendidikan, kesehatan serta tingkat penduduk miskin. “Semua sudah dinilai tim yang juga menjadi fasilitator dalam pengelolaan ADK, sehingga pembagiannya benar-benar merata," jelasnya.
Sementara untuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) ADK pada 2013 lalu, baik yang ada di rekening kampung maupun rekening kabupaten, jelas Dakri, tidak langsung digunakan pada awal tahun ini. Pasalnya Silpa tersebut belum termasuk di APBD 2014.
Silpa ADK 2013 akan kembali dimasukkan pada APBD Perubahan, yang biasanya pada triwulan III di tahun berjalan ini. "Masih ada Silpa dari pengelolaan ADK tahun lalu dan itu nanti kita masukkan di anggaran perubahan, jadi tidak sekarang," jelasnya lagi.
Pendampingan dan pembinaan kepada aparatur kampung dalam pengelolaan ADK juga terus dilakukan. Diakuinya, ADK dengan kucuran hingga Rp 85 miliar ini terbilang cukup besar untuk mendukung pembangunan kampung yang direncanakan sendiri oleh aparatur kampung, sehingga pengelolaan pada tahun ini lebih maksimal.
Pengelolaan dengan anggaran yang cukup besar ini juga memerlukan kehati-hatian sehingga pendampingan kepada aparatur kampung, khususnya dalam pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban terus dilakukan. “Tim fasilitator kabupaten terus memberikan pendampingan, begitu juga dengan pihak kecamatan yang juga kita harap beri pendampingan dan pengawasan di lapangan," ucapnya.
Melalui ADK ini, diakui Dakri, aparatur kampung diberi kebebasan menentukan program kegiatan yang dilaksanakan dengan penilaian skala prioritas. Beberapa perbaikan fasilitas publik di kampung juga sudah bisa dibiayai melalui ADK, sehingga tidak lagi harus menunggu giliran perbaikan yang dilakukan SKPD teknis.
"Beberapa fasilitas kampung kita lihat sudah jauh lebih baik dengan perbaikan yang dibiayai ADK. Ini yang kita apresiasi kepada kepala kampung yang maksimal mengelola ADK,” tandasnya. (rm-5/nin)

Edisi Sapos
  • Selasa, 5 Mei 2015
Search
Advertorial News
2 Hotel Murah Dengan Fasilitas Terbaik di Palembang

Saatnya berlibur bukan berarti waktunya menguras dompet sampai habis-habisan. Ketika…

Copyright @ 2010 Media Link. All Rights Reserved.