TENGGARONG. Nasib Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pertambangan di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), kemungkinan batal dibentuk. Meskipun beberapa waktu lalu sidang paripurna DPRD Kukar setuju membentuk Pansus tersebut, ternyata saat ini dinilai belum mendesak diperlukan.
"Masalah Pansus Hak Angket Pertambangan itu akan dibahas lagi di tingkat pimpinan dewan. Mengingat pembentukannya kan tidak begitu mendesak, apalagi SDM (Sumber Daya Manusia) di DPRD Kukar terbatas untuk menangani masalah tersebut," ujar Ketua DPRD Kukar, Salehudin kepada wartawan.
 Sekadar informasi, Pansus Pertambangan tersebut digeber dewan pembentukannya, menyikapi banjir besar menimpa sejumlah wilayah di Kecamatan Tenggarong, mencakup Loa Ipuh, Loa Ipuh Darat, Jahab dan Maluhu pada Jumat (2/4) silam. Berbagai kerusakan jalan dan tak jelasnya jumlah izin tambang, juga menjadi alasan anggota DPRD Kukar segera membentuk Pansus Hak Angket Pertambangan itu.
Belakangan voting dilakukan Mei 2010 lalu, sebanyak 18 anggota DPRD setuju dibentuk pansus dan 13 menolak. Usai hasil voting diparipurnakan, maka disetujui Badan Musyawarah (banmus) untuk membicarakan dan menjadwalkan pembentukannya. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan pembentukan Pansus tersebut.
"Sekarang pihak eksekutif terus melakukan perbaikan di bidang pertambangan. Perusahaan tambang yang melanggar aturan dan merusak lingkungan diberi sanksi, bahkan ada yang diproses hukum. Pembenahan inilah yang disebutnya menjadi dasar bahwa Pansus Hak Angket Pertambangan tak perlu dibentuk," tambah Salehudin.
Dia juga membantah selentingan, bahwa DPRD Kukar menerima lobi-lobi dari sejumlah pengusaha tambang di Kukar yang cemas tambangnya diusut, ketika Pansus Hak Angket Pertambangan dibentuk. Berbagai isu mengemuka, ada yang menyebut pansus sengaja diperlambat dibentuk, bahkan mungkin dicegah untuk dibentuk.
"Jika Pansus ini dibentuk, belum tentu anggota DPRD siap SDM maupun waktunya. Bahkan jika ini dibentuk, maka bupati juga bisa dipanggil. Apa waktunya cukup dan apa semuanya mampu?  Apalagi Komisi I dan II memiliki wewenang dan tugas sama dengan Pansus ini. Kenapa bukan Komisi I dan II saja menyelesaikan masalah ini? katanya.
Menyikapi perkembangan nasib Pansus Hak Angket Pertambangan tersebut, kalangan wakil rakyat di DPRD Kukar ada yang mendukung dibentuk dan lainnya menentang.
 "Kami kecewa pimpinan dewan bisa menyebut SDM di DPRD kurang sehingga pansus hak angket tambang lebih baik tak dibentuk. SDM di DPRD itu baik secara jumlah ataupun kompetensi memadai. Kalaupun tidak, kami kan punya staf ahli. Pokoknya sangat mengecewakan," ujar anggota Komisi I DPRD Kukar dari fraksi PAN, Baharuddin Demmu, didampingi anggota Fraksi Patriot Pancasila, Mahdalena dan Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan.
Karena menurut mereka, Pansus Hak Angket Pertambangan akan membantu tugas pemerintah dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Apalagi Pansus tidak akan membahas di luar jalur, yakni tetap pada 4 permasalahan utama yakni tumpang tindih lahan di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), reklamasi, masalah jaminan reklamasi (Jamrek) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 "Kalau tidak mau dibentuk, maka harus lewat keputusan paripurna lagi. Karena tidak mungkin keputusan dewan bisa mengalahkan hasil rapat paripurna," ujar Mahdalena.(idn)