SAMARINDA. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak diminta jangan hanya meributkan "uang receh" senilai Rp285 miliar dari PT Bumi Resources atas kompensasi atas divestasi saham di Kaltim Prima Coal (KPC),  karena menurut   Dinamisator Jatam Kahar Al Bahri, hak Kaltim atas pertambangan yang telah dilakukan oleh PT KPC selama ini bahkan lebih besar dari itu. Akan sangat memalukan bila Kaltim hanya mengemis uang receh, sementara ada hak yang lebih besar, seharusnya diberikan KPC.
 "Selama kita ditipu oleh KPC dan PT Bumi, karena seharusnya yang diterima tidak hanya Rp285 miliar itu, tetapi lebih dari itu. Saat ini yang terjadi, seakan Kaltim ini menjadi pengemis, meminta sesuatu yang menjadi haknya. Sementara manajemen PT Bumi hanya tertawa seenaknya," ujar Ocha -panggilan akrab Kahar Al Bahri kepada Sapos kemarin.
Ia mengingatkan, sebagai daerah yang selama ini ditambang oleh KPC, Kaltim hanya terlihat sebagai penonton saja, sementara semua hasilnya dinikmati oleh KPC termasuk Bumi. Ini menurutnya sangatlah tidak adil, seharusnya ada  reaksi yang diperlihatkan oleh Pemprov Kaltim terkait ketidakadilan tersebut. Tetapi saat ini yang terlihat, Kaltim seakan diam, sama sekali tak menunjukkan reaksinya.
"Seharusnya Kaltim tidak menuntut yang Rp285 miliar itu, tetapi saham 50 persen di KPC. Kan sejak awal itu yang didengungkan. Memang ada kesepakatan, tetapi mereka sendiri yang ingkar," tandasnya kemarin.
Disinggung apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov Kaltim dalam memperjuangkan kepemilikan saham itu, menurutnya  salah satunya dengan menahan kenaikan produksi KPC. Itu sangat mungkin dilakukan, hanya tinggal apakah Kaltim punya kemauan atau tidak.
"Itu memang muaranya, saya belum melihat sama sekali Kaltim memiliki itu, padahal haknya. Ini berbeda dengan apabila Kaltim tetap ngotot untuk menerima dana Rp285 miliar itu. Potensi masalah akan sangat besar, dimasukkan di pos anggaran mana, berbeda dengan kepemilikan saham di KPC, bila itu terwujud," tegasnya lagi. (ias)