Newsticker : Home | Guestbook | Arsip | Epaper
Berita Rubrik Metropolis
Kamis, 13 Februari 2014

Discipkatakot Jamin Kualitas Tak Masalah

Khusus yang Tak Sesuai Volume, Uangnya Siap Dikembalikan

SAMARINDA. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (Discipkatakot) Samarinda menjamin jika semua paket pekerjaan yang mereka tangani sepanjang 2013 lalu tidak bermasalah, utamanya menyangkut kualitas. Pasalnya, pengerjaan di lapangan selalu mereka awasi baik dari proses hingga evaluasinya.
Namun bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap ada yang bermasalah terkait kualitas, kemungkinan besar itu karena kesalahan pihak lain. Termasuk material berupa ready mix yang dipesan dari distributor.
“Yang jelas, untuk kualitas jalan yang disemen baru bisa diukur setelah 20 hari. Itu harusnya tidak digunakan sama sekali. Sementara di Samarinda, baru tiga hari ditutup saja masyarakat sudah mengamuk. Ya, kebanyakan pertimbangan sosial di sini," ujar Sekretaris Discipkatakot Herwan Rifai saat ditemui Sapos kemarin siang.
Herwan menjamin saat ini kondisi di lapangan bisa dijamin secara kualitas. Herwan mengakui, dari 28 lokasi jalan yang dianggap bermasalah oleh BPK, 11 di antaranya milik Discipkatakot dan 17 lainnya dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). Namun dengan pertimbangan tertentu, lokasi jalan-jalan yang dianggap bermasalah itu tidak dibuka ke publik.
 “Tapi salah satunya di Gunung Lingai, Sungai Pinang. Bisa dicek kondisinya di lapangan. Bagus saja kualitasnya," sebutnya.
Karena secara kualitas dianggap bagus, sehingga tak ada masalah. Bahkan masih sesuai kontrak kerja. Namun untuk volume pekerjaan ia tak menjamin. Meski begitu, dipastikan tidak semuanya.
“Yang jelas, di kita tidak masalah untuk yang volumenya tidak sesuai dan diminta untuk dikembalikan uangnya. Sudah kita komunikasikan juga dengan pihak kontraktornya," tutur Herwan.
Bahkan lanjut dia, jauh sebelum ini Discipkatakot sudah mengantisipasinya. Pembayaran untuk semua proyek dari APBD 2013 baru dibayar 80 persen. Sedangkan 20 persen yang lain masih ditahan sebagai antisipasi. Termasuk untuk pekerjaan yang penyelesaiannya terlambat sehingga dikenakan denda.
“Nah, yang terlambat itu harus bayar denda dulu, baru dicairkan yang 20 persennya. Sedangkan yang volumenya dianggap tidak sesuai, bisa kita pakai anggarannya untuk dikembalikan ke kas negara," pungkas Herwan. (yes/nin)

Edisi Sapos
  • Sabtu, 31 Januari 2015
Search
Advertorial News
2 Hotel Murah Dengan Fasilitas Terbaik di Palembang

Saatnya berlibur bukan berarti waktunya menguras dompet sampai habis-habisan. Ketika…

Copyright @ 2010 Media Link. All Rights Reserved.