Newsticker : Home | Guestbook | Arsip | Epaper
Berita Rubrik Metropolis
Rabu, 26 Februari 2014

Tunjangan PNS Pemkot Akan Dievaluasi

Zulfakar: Hindari Rumus "8-0-4"

SAMARINDA. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Zulfakar ternyata sudah mengetahui jika selama ini cukup banyak pegawai yang dituding bertindak licik di lingkungan Pemkot Samarinda. Terutama terkait etos kerja hanya untuk mengejar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang baru diberlakukan setahun belakangan. Karena itu, ia memastikan bahwa TTP tahun ini bakal lebih diperketat. Bahkan akan dievaluasi tuntas.
“TTP itu kan kita berikan kepada para pegawai sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja kerja. Jadi dengan TTP ini, kita berharap supaya kinerja meningkat. Kalau hanya jalan di tempat (kemajuan pekerjaannya, Red), ya sama saja,” ujar Zulfakar saat ditemui di sela-sela syukuran kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) milik Dinas Perhubungan (Dishub) di Jalan HM Ardans (Ring Road III), Samarinda Utara, kemarin.
Selama ini, sistem absensi sidik jari memang diberlakukan untuk menjaga disiplin kerja pegawai, namun ia tak menampik jika masih ada yang berlaku curang. Yakni hanya datang pada pagi hari untuk "setor sidik jari", setelah itu menghilang dan baru kembali untuk absensi di sore hari menjelang jam pulang kantor.
“Ini yang tidak baik. Makanya kami minta supaya hindari rumus '8-0-4'. Datang pagi jam 8 dan pulang tepat jam 4 (16.00 Wita, Red). Tapi tengah hari kosong (0, Red). Ya, ini namanya tidak ada upaya bekerja untuk perbaikan kinerja. Karena di tengahnya bolong,” sebutnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa harus ada upaya evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Salah satu indikasinya adalah dengan mengkondisikan agar para pegawai tetap berada di kantor sepanjang hari demi konsentrasi pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Kita rencananya berlakukan SKP (Sasaran Kerja Pegawai, Red). Jadi setiap hari wajib melaporkan apa saja yang dikerjakan. Di sini bisa membuat pegawai lebih disiplin,” tuturnya.
Kata Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat) Pemkot Samarinda itu, ke depan akan ada Surat Keputusan (SK) wali kota terkait perbaikan kinerja. Lengkap dengan sanksi yang bakal diberlakukan.
“Misalkan dengan dipotong TTP-nya. Untuk teknik pelaporan ini, nanti akan diatur di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red),” pungkas Zulfakar. (yes/lee)

Edisi Sapos
  • Rabu, 2 September 2015
Search
Advertorial News
Dahlan Menyapa lewat Video

SEJAK diluncurkan 7 Juni lalu, situs www.gardudahlan.com telah dikunjungi lebih…

Copyright @ 2010 Media Link. All Rights Reserved.