SAMARINDA. Kebijakan memindahkan bongkar muat rute Surabaya di Pelabuhan Samarinda Jl Yos Sudarso, Samarinda Kota ke Terminal Peti Kemas Palaran, sejak Rabu (1/2) lalu menuai kekecewaan bagi masyarakat Palaran. Sikap Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang ngotot memindahkan sebelum jalan poros Palaran mulus dinilai bakal menghambat proyek pekerjaan peningkatan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim melalui PT Pembangunan Perumahan (PP), kontraktor pelaksana.
"Pekerjaan untuk proyek pembangunan jalan saja sudah cukup terganggu dengan lalu lintas yang ada, begitu pula sebaliknya. Apalagi mau ditambah, ini justru akan memperlambat pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan," ujar Ketua Forum Peduli Masyarakat Palaran (FPMP), Suselo.
Dipaksakannya pemindahan pelabuhan bulan ini, diyakini juga mengakibatkan kerusakan-kerusakan baru di jalan poros. Di mana lintasan angkutan peti kemas semestinya berstandar kelas II, tapi di jalan poros Palaran masih banyak berstatus kelas III. Sehingga wajar, kalau warga Palaran menuntut agar mobilitas angkutan peti kemas sebaiknya dibatasi dulu sebelum jalan poros Palaran sesuai dengan kelasnya.
"Kalau pemerintah taat dengan aturan, tentunya mengikuti perundangan yang ada soal lalu lintas angkutan berat seperti peti kemas. Sudah jelas tapi masih saja dicoba untuk dilanggar. Hal ini justru memberikan contoh tidak baik dengan mengajarkan warganya melanggar aturan," imbuhnya.
Adapun akibat pelanggaran lintasan kelas jalan, akan membuat fisik jalan menjadi cepat rusak. Begitu pula dengan besarnya dimensi angkutan peti kemas dapat mengakibatkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Kedua kasus ini sering dikeluhkan warga Palaran, makanya ketika aspirasi warga tidak digubris, makanya secara spontan nekat hingga melakukan aksi pemblokiran jalan.
"Ini karena pemerintah sudah tidak memihak lagi kepada rakyatnya. Makanya sampai berdemo. Padahal warga sudah mendukung program pemerintah dengan pelebaran jalan dan pemindahan pelabuhan, tapi aspirasi masyarakat harus diakomodasi untuk menahan dulu pemindahan setelah jalan mulus," ucapnya.
Terkait pemindahan bongkar muat pelabuhan yang akan menambah mobilitas di jalan poros Palaran, Suselo justru memberi apresiasi kepada DPRD Kota Samarinda yang terus memperjuangkan nasib rakyat.
"Meski pemkot tidak mendengar aspirasi kami sebagai warga Palaran, namun kami masih cukup senang dengan adanya dukungan dari Komisi III DPRD yang terus mendesak agar pemindahan menunggu hingga jalan rusak sepanjang 2,7 Km tuntas diperbaiki. Kami akan dukung perjuangan DPRD," paparnya. (air/lee)