Newsticker : Home | Guestbook | Arsip | Epaper
Berita Rubrik Metropolis
Kamis, 7 November 2013

Semua Honorer Minta Diangkat Jadi PNS

Tuntut BKN Beri Kuota Proporsional

SAMARINDA. Pelaksanaan seleksi CPNS yang hanya dikhususkan bagi peserta kategori (K2) di Kota Samarinda, Minggu (3/11) lalu sepertinya belum memberikan kepuasan bagi para tenaga honorer di kota ini. Pasalnya, kuota 200 orang lebih yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) itu, dinilai masih sedikit.
Bahkan sangat tidak sebanding dengan jumlah pegawai honorer yang ada di daerah. Dengan pertimbangan pengangkatan pegawai K2 hanya berakhir tahun ini, sehingga diminta kepada BKN untuk meloloskan semua pegawai K2 di kota ini menjadi PNS. Karena itu, para pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FSPTTH) Fesdikari Samarinda mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD Samarinda, kemarin.
“Kami minta supaya DPRD bersama Pemkot Samarinda ikut mendukung langkah kami ini. Kami berkeinginan supaya kita bersama berjuang ke pusat. Kita minta supaya pembagian kuota CPNS untuk Samarinda dan Kaltim umumnya agar bisa lebih profesional dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Ketua FSPTTH Kota Samarinda, Wahyuddin, kemarin.
Ia menyebut, kuota yang diberikan selama ini masih sangat sedikit dan jauh dari rasional. Karena secara keseluruhan, jumlah kuota CPNS seluruh Indonesia adalah 600.000. Jika benar 30 persen di antaranya diperuntukkan bagi pegawai K2, maka setidaknya ada 216.000 pegawai K2 yang direkrut menjadi PNS tahun ini.
“Nah, 216.000 ini untuk seluruh Indonesia. Kalau dibagi rata untuk seluruh Indonesia, maka Kaltim bisa mendapat kuota 6.300. Jumlah pegawai K2 kita di Kaltim ini malah tidak sampai segitu. Palingan hanya sekitar 4.000-an. Jumlah terbanyak ada di Samarinda dengan total 1.000 lebih,” katanya.
Menurut Wahyuddin, jika Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim berani memperjuangkan itu, maka dipastikan semua pegawai K2 di daerah ini bisa diangkat menjadi PNS. Apalagi, sebagian besar pegawai K2 di Kaltim merupakan tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan di daerah ini.
“Ini karena kita melihatnya sesuai kebutuhan di daerah. Jadi sangat wajar kita perjuangkan. Insya Allah, kita akan bentuk tim khusus untuk memperjuangkan ini. Dalam waktu dekat kita akan ke BKN untuk mempertanyakan hal ini,” terang Wahyuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sarwono menyambut baik aspirasi para tenaga honorer tersebut. Menurut dia, sebenarnya hal tersebut menjadi ranah Pemkot. Namun sebagai wakil rakyat, sehingga pihaknya siap mengakomodasi dan memperjuangkannya.
“Samarinda ini masih perlu banyak guru. Jadi wajar saja aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer itu. Tinggal bagaimana supaya bisa disinergikan dengan Kemenkeu (Kemnterian Keuangan, Red) sebelum pengesahan APBN. Karena ini nantinya akan berkaitan dengan gaji PNS,” kata Sarwono.
Menurut dia, tuntutan tersebut sangat beralasan. Karena Kaltim termasuk penyumbang terbesar bagi kas negara. Namun masih banyak SDM di daerah yang belum diperhatikan secara baik. “Berhasil atau tidaknya, itu persoalan kemudian, yang penting diperjuangkan dulu. Ibarat melamar anak gadis orang, kita harus punya sifat optimis,” sebutnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, Akhmad Ramli enggan berkomentar banyak seputar masalah tersebut. Karena merasa hal tersebut merupakan ranah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga ia tak ingin mencampurinya. Namun sebagai pengguna, Disdik sangat mendukung bila jumlah guru ditambah. “Tapi tergantung BKD. Yang jelas, kalau nanti mau diperjuangkan ke pusat, kita juga siap terlibat,” katanya. (yes/nin)

Edisi Sapos
  • Jumat, 28 Agustus 2015
Search
Advertorial News
Dahlan Menyapa lewat Video

SEJAK diluncurkan 7 Juni lalu, situs www.gardudahlan.com telah dikunjungi lebih…

Copyright @ 2010 Media Link. All Rights Reserved.