SAMARINDA. Sejumlah aset-aset daerah milik Pemkot Samarinda belum dikelola dan ditata secara maksimal. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil penelusuran panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) DPRD Kota Samarinda.
Dari beberapa rekomendasi yang dikeluarkan pansus tersebut, penataan aset salah satu yang paling sorotan. Hal inilah yang menjadi indikator status pelaporan Pemkot Samarinda selalu disclaimer di mata BPK RI.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Syamsuddin Tang mengakui jika sistem inventarisir aset milik Pemkot Samarinda masih semrawut.
“Penataan dan pengelolaan aset salah satu yang paling kita soroti. Kita melihat penataan aset belum maksimal. Hal ini tentu saja akan berpotensi menbuat kerugian bagi daerah,” terang polisi asal PPP tersebut.
Sekadar diketahui, selain menyoroti soal aset,  
substansi paling pokok yang dibahas dan dipertanyakan oleh pansus berdasarkan rekomendasi BPK terdapat 4 item. Yakni pelaporan hutang yang belum dapat didefiniskan setiap Satuan Perangk Kerja Daerah (SKPD). Selanjutnya, pendapatan yang tidak maksimal seperti Rp 1,8 milyar dari pajak penerangan jalan umum dan karcis PT Pelindo yang tidak jelas. Yang ketiga, adalah buruknya sistem kerjasama Pemkot dengan pihak ketiga, di antaranya kepada PT WATS dan investor Pasar Segiri.
Ketua Pansus LHP-BPK DPRD Kota Samarinda, Nursoba mengatakan, dari 4 rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK RI, 39 di antaranya sudah diselesaikan Pemkot Samarinda. Itu artinya, terdapat 9 item rekomendasi lagi belum tuntas. (ara)